Tugas Mandiri 05 : E-10 Nadya Soraya Balqist

 A. Identitas dan Informasi Video

Judul Webinar : Webinar Seri VII - Strategi Membangun Integrasi Data Pemilu 2024 yang Efektif dan Efisien

Institusi Penyelenggara : KPU RI

Pembicara : 

Ilham Saputra (Ketua KPU RI)

Viryan Aziz (Anggota KPU RI)

Mochammad Afifuddin (Ketua KPU RI)

Mochammad Mulyadi (Profesor Riset Bidang Sosiologi Politik)

Mochammad Affifudin  (Ketua KPU RI)

Tahun Pelaksanaan : 2023

Link Akses Youtube : https://www.youtube.com/live/5Vspbdm_12A?si=4epX17dG-q_yvdU8

B. Ringkasan Argumentasi Utama 

Tesis Utama :

Strategi integrasi data yang efektif dan efisien sangat krusial untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan lancar, transparan, dan akuntabel. Integrasi data akan meningkatkan koordinasi antar lembaga, mengurangi duplikasi, serta memudahkan pengambilan keputusan berbasis data yang valid.

Argumentasi Pendukung : 

Ketua KPU RI (Ilham Saputra): Menekankan pentingnya teknologi informasi dan sistem data yang terintegrasi untuk mendukung tahapan pemilu secara tepat waktu dan akurat. Menyebutkan bahwa pemilu modern menuntut pengelolaan data yang baik agar proses verifikasi dan rekapitulasi suara tidak menimbulkan masalah.

Viryan Aziz (Anggota KPU Divisi Data dan Informasi): Menjelaskan tantangan teknis dalam pengelolaan data, seperti perbedaan format dan sumber data yang belum terintegrasi. Membahas perlunya sistem yang bisa mengakomodasi data dari berbagai sumber dan memastikan keamanan serta keabsahan data.

Bukti dan Data Yang disajikan : 

Data Teknis : Contoh kasus masalah data pemilih yang terjadi di pemilu sebelumnya dan bagaimana sistem terintegrasi dapat mencegah kesalahan tersebut.

Statistik Partisipasi : Data tingkat partisipasi pemilih yang meningkat bila proses pemilu berlangsung transparan dan efisien, mengacu pada hasil survei dan studi sebelumnya.

Kebijakan dan Regulasi : Dokumen resmi tentang aturan integrasi data dari KPU dan Bawaslu sebagai landasan kebijakan.

Demo Sistem : Tampilan simulasi sistem integrasi data yang sedang dikembangkan untuk pemilu 2024, menunjukkan dashboard monitoring dan verifikasi data.

C. Analisis Kritis : 

1. Kekuatan Argumentasi

a. Konsistensi Logika : Para pembicara konsisten mengaitkan teknologi dan tata kelola data dengan transparansi serta efektivitas demokrasi.

b. Kualitas Bukti : Menggunakan data empiris dari pengalaman Pemilu 2019 dan hasil uji sistem data pemilih (DP4, DPT). Disertai data partisipasi pemilih dan contoh kebijakan KPU terkait integrasi data antar instansi (Kemendagri, Bawaslu).

c. Relevansi Konteks : Tema sangat relevan dengan isu aktual Pemilu 2024: modernisasi sistem, keamanan data, dan partisipasi publik digital. Argumen juga menanggapi tantangan riil seperti hoaks data pemilih dan inkonsistensi daftar pemilih tetap (DPT).

2. Kelemahan Argumentasi

a. Celah Logika Ada kecenderungan asumsi deterministik, bahwa integrasi data otomatis menjamin kepercayaan publik dan efektivitas pemilu. Padahal, faktor sosial-politik (polarisasi, disinformasi) juga berpengaruh kuat.

b. Bias yang Mungkin : Sebagian argumen cenderung institusional bias, yakni menekankan keberhasilan dan kesiapan KPU tanpa cukup menyoroti potensi hambatan eksternal (misalnya, kapasitas daerah, literasi digital masyarakat, atau kendala politik).

c. Keterbatasan Data : Data pendukung lebih banyak bersumber dari internal KPU, sehingga kurang diversifikasi perspektif (misalnya dari akademisi independen atau LSM pemantau pemilu).

3. Perspektif Teoritis: Hubungan dengan Teori Demokrasi

a. Teori Demokrasi Partisipatif (Carole Pateman, 1970) : Menurut teori ini, demokrasi yang sehat ditandai oleh partisipasi aktif warga negara dalam proses politik, bukan hanya saat pemilihan. Webinar ini sejalan dengan teori tersebut karena integrasi data dimaksudkan untuk memfasilitasi partisipasi publik yang lebih luas dan adil, terutama melalui transparansi informasi pemilu dan kemudahan akses data pemilih.

b. Teori Demokrasi Deliberatif (Jürgen Habermas, 1996) : Demokrasi deliberatif menekankan proses komunikasi publik yang rasional dan terbuka. Dengan data yang terintegrasi, KPU dapat membuka ruang diskursus publik berbasis fakta, bukan spekulasi atau disinformasi. Namun, webinar ini masih lemah dalam aspek deliberatif karena komunikasi publik yang dibahas lebih bersifat teknokratis (top-down), belum banyak menyoroti keterlibatan masyarakat dalam proses desain sistem data.

D. Refleksi dan Sintesis

Pandangan Pribadi

Integrasi data dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 adalah langkah penting yang menunjukkan kemajuan teknologi demokrasi di Indonesia. Namun, keberhasilan bukan hanya soal sistem teknis, melainkan juga bagaimana masyarakat diberdayakan dan dilibatkan secara nyata, sesuai prinsip demokrasi partisipatif (Pateman, 1970).

Implikasi terhadap Praktik Demokrasi di Indonesia

Integrasi data dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi pemilu, mengurangi kecurangan, dan memperkuat legitimasi hasil. Namun, tanpa edukasi dan inklusi publik, risiko alienasi warga dan kerentanan disinformasi tetap tinggi.

Rekomendasi

Pengembangan diskursus demokrasi harus menggabungkan aspek teknis dengan penguatan partisipasi dan literasi digital warga. KPU dan pemangku kepentingan perlu membuka ruang dialog publik yang lebih luas dan melibatkan akademisi serta LSM untuk mengawasi serta mengkritisi proses integrasi data.

E. Referensi 

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2023, 13 Desember). Webinar Seri VII - Strategi Membangun Integrasi Data Pemilu 2024 yang Efektif dan Efisien [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=5Vspbdm_12A

Toha, L. I. (2024). Kebebasan berpendapat dan berekspresi pada masa periode kedua Presiden Joko Widodo: Telaah teori demokrasi deliberatif Habermas. Jurnal Dakwah Tabligh, 25(1), 45-60. https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/DT/article/view/7068

Nino, M. (2023). Relevansi demokrasi deliberatif Habermas bagi demokrasi Pancasila. Jurnal Administrasi Keadilan Demokrasi, 2(1), 15-28. https://journal.iftkledalero.ac.id/index.php/AKD/article/view/27